Resensi Buku
Agenda - Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia
Judul : Agenda – Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia
Pengarang : Mohammad Amien Rais
Penerbit : PPSK Press
Tahun terbit : Cetakan kedua, April 2008
Tempat terbit : Jl. Blimbingsari GK V, Yogyakarta, 55223
Tebal buku : 306 halaman
Kecenderungan manusia untuk mengulang sejarah yang buruk
adalah penyakit yang susah ditemukan obatnya. Seperti ditulis George Bernard
Shaw (1856-1950), “Sekalipun sejarah selalu berulang, manusia (Indonesia)
sangat sulit untuk tidak mengulangi sejarah yang buruk.” Akibatnya, meminjam
Goerge Santayana (1863-1952), manusia akan terus mengulangi pengalaman sejarah
yang buruk itu. Kata-kata bijak dua filsuf tersebut dapat kita jadikan batu
pijakan untuk mengaudit Indonesia dewasa ini. Betapa tidak, Indonesia kini
menjadi negara yang tidak mampu menahan derasnya arus-arus kapitalisme dan
neoimperialisme yang dikemas melalui isu-isu globalisasi. Kompeni-kompeni baru
reinkarnasi VOC telah muncul dengan bentuk yang lebih modern. Korporasi
internasional ditopang oleh tiga lembaga raksasa, yakni IMF, World Bank, dan
WTO. Ketiga lembaga tersebut merupakan penopang mimpi Amerika untuk mewujudkan
misi Pax Americana. Mimpi Pax Americana tak jauh berbeda dari misi kolonialisme
(kapitalisme), yaitu akumulasi modal sebesar-besarnya dan penguasaan atas
SDA/SDM di negara jajahan.
Melalui ketiga lembaga di atas, mereka membuat kontrak ekonomi (politik)
yang membuat negara-negara dengan SDA yang melimpah, seperti Indonesia, tunduk
di bawah kekuatan korporasi yang didukung kekuatan politik, ekonomi, dan
militer Internasional. Fenomena mencemaskan ini dikritik oleh tokoh-tokoh
penentang globalisasi seperti Stiglitz, seorang pemenang Nobel bidang ekonomi
tahun 2001. Ia memandang bahwa globalisasi yang dijalankan tidak boleh menghempaskan
keadilan sosial. Hal ini karena, mengguritanya korporasi global yang didukung
oleh para eco-politik hit man lokal hanya menghasilkan kemiskinan
dan pengangguran.
Jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini mencapai 39,05 juta jiwa atau
17,75%. Sedangkan pengangguran masih membuncah sejumlah 12,6 juta jiwa. Dalam
kunjungannya ke Indonesia tahun 2007 lalu, Stiglitz memberikan ”warning” agar
pemerintah Indonesia segera melakukan renegosiasi atas perjanjian kontrak
pertambangan yang telah ditandatangani. Sebab, kontrak karya yang
ditandatangani, misalnya dengan Freeport, terbukti sangat merugikan negara baik
di bidang ekonomi, sosial, adat dan lingkungan hidup. Untuk itu, renegosiasi
kontrak karya sangat mendesak untuk dilakukan agar rakyat tidak semakin disengsarakan,
dan pemerintah tidak tunduk pada korporatokrasi yang menjadikan para pemimpin
Indonesia bermental inlander.
*****
Indonesia menjadi miskin dan sengsara karena, lagi-lagi, melupakan
sejarah. Para pemimpin melupakan semangat kemandirian dan rasa percaya diri
yang diajarkan Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, H. Agus Salim, Syahrir, dan
para funding father-mother bangsa ini. Sungguh pemandangan yang menggelikan
ketika para elite pemimpin bangsa ini merasa panas dingin karena Presiden Bush
akan mampir ke Indonesia pada akhir 2006 lalu. Pengamanan miliaran rupiah yang
diberikan kepada Bush sungguh berlebihan dan sekaligus memalukan. Tidak ada
negara manapun yang menyambut Bush seperti raja, kecuali Indonesia pada
kepemimpinan SBY-JK. Seolah Indonesia telah menjadi vazal atau negara protektorat AS (halaman
9).
Para pemimpin melupakan kemandirian dan kepercayaan diri karena lebih
senang berperan sebagai Amangkurat II yang inlander. Menurut Amien Rais,
seperti Amangkurat II, salah satu ciri bangsa inlander adalah ia dihinggapi
suatu perasaan nikmat dalam ketergantungan dan tunduk kepada perintah sang
tuan. Akibatnya, sampai sekarang kita masih dihinggapi penyakit debt-addict, kecanduan utang. Setiap kali mendapat utang baru
dari IGGI (Inter-Govermental Group on Indonesia), para pemimpin kita merasa
bangga, ”Kita bersyukur dan bangga sebagai bangsa Indonesia, karena kita masih
dipercaya oleh IGGI untuk mengambil utang baru,” katanya. Alhasil, Indonesia
menjadi terjebak dalam jeratan utang luar negeri yang makin membesar.
Seperti ditulis John Perkins, bangsa yang tertindih utang besar, mau tidak
mau pasti kehilangan bukan saja kemandirian ekonomi, tetapi juga kemandirian
politik yang menjadikan bangsa itu tersandera selama hidupnya. Mentalitas
inlander juga nampak jelas dalam pengelolaan kekayaan alam, baik migas maupun
nonmigas. Freeport di Papua, sejak 1967 menambang emas, perak, dan tembaga di
provinsi Indonesia paling timur yang kaya raya dengan sumber daya alam itu.
Kontrak Karya I diperbarui pada 1991 untuk masa setengah abad, sehingga Kontrak
Karya II baru berakhir pada 2041. Indonesia benar-benar akan hancur apabila
tidak diselamatkan.
*****
Buku ini berulang kali mengingatkan penguasa kita akan bahaya korporasi
Amerika yang selalu berkaitan erat dengan beberapa kejahatan sekaligus (halaman
161-163).Pertama, kejahatan lingkungan. Buangan limbah (tailings)
yang berjumlah 300 ribu ton per hari telah merusak sistem sungai
Aghawagon-Otomona-Ajkwa dan beserta ekosistemnya. Kedua, Freeport juga melakukan kejahatan perpajakan
alias tidak membayar pajak. Ketiga, kejahatan etika dan moral. Freeport memberi uang
sogokan kepada oknum-oknum polisi dan militer dengan dalih administrative costs, security cost, dan
lain-lain. Keempat, kejahatan kemanusiaan. Tujuh suku Papua yang
punya hak ulayat digusur dari tanah warisan turun-temurun dan di antara mereka
meninggal karena peluru satgas Freeport. Kelima, kejahatan menguras kekayaan Indonesia lewat
manipulasi administrasi dan menjadikan pusat pertambangan Freeport sebagai
industri pertambangan misterius dan rahasia.
Tetapi, pikiran jernih hanya dapat dilakukan oleh bangsa dengan pemimpin
yang bermental merdeka, berdaulat dan mandiri. Bagi Amien Rais, bangsa yang
belum sembuh dari kolonisasi mental dan lebih nyaman menghamba pada
korporatokrasi internasional, tentu memilih yang mudah (halaman 56). Kita sudah
merdeka hampir 63 tahun dengan barisan intelektual, geolog, teknisi, dan
profesional yang menguasai managerial know how buat pertambangan modern, tapi mereka
dipinggirkan dan dilupakan. Pemerintah kita ternyata tidak punya nyali
berhadapan dengan administrasi Bush yang ekspansif, agresif dan eksploitatif.
Selain itu, masih banyak lagi masalah lain yang tidak kunjung diselesaikan
pemerintah, di antaranya yaitu asingisasi penerbangan, perkebunan, perbankan,
pertelekomunikasian, pelayaran dan semua proses yang menyebabkan Indonesia
menjadi negara komprador, negara pelayan kepentingan asing. Belum lagi soal
pencurian pasir oleh Singapura serta sikap Malaysia yang suka meremehkan.
Buku ini juga mencatat sepuluh hal penting yang memprihatinkan yang
terjadi dalam tubuh pemerintahan SBY-JK. Sepuluh hal tersebut mengindikasikan broken goverment pada tubuh pemerintahan saat ini.
Oleh karena itu, penulis memberikan gagasan untuk menyelamatkan bangsa dari
kondisi yang semakin terpuruk.Pertama, secepatnya perlu ada pemimpin alternatif yang
bebas dan independen, berwawasan nasional dan internasional, serta diisi oleh
kaum muda. Atau dengan kata lain, ”Saatnya Kaum Muda Memimpin Indonesia.” Kedua, pemerintah sudah seharusnya berani bertindak
untuk melepaskan diri dari kekuatan korporasi asing dan membangun hubungan
dengan negara-negara lainnya sebagai partner, bukan sebagai budak. Hanya dengan
cara itulah, Indonesia Raya tercinta dapat diselamatkan. Indonesia Bisa!. (*)